Kisruh di tubuh PSSI akhirnya mencapai puncaknya, setelah kongres yang digelar 26 Maret lalu menghasilkan putusan yang tidak bulat. Pengurus dan panitia menunda kongres karena alasan keamanan. Namun mayoritas anggota dan pemilik suara menggelar kongres tanpa kehadiran pengurus PSSI. Pembatalan sepihak ini akhirnya memaksa pemerintah mengambil alih kepengurusan PSSI dibawah Nurdin Halid. Lalu bagaimana dengan masa depan PSSI nantinya ? .
Kongres PSSI yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu dan Minggu 26 dan 27 Maret lalu, akhirnya berakhir tanpa hasil bulat. Kongres yang rencananya untuk memilih komite pemilihan dan komite banding, akhirnya dinyatakan batal oleh pengurus PSSI dan panitia penyelenggara.
Pembatalan dan penundaan kongres PSSI, dilakukan sekjen PSSI, Nugraha Besus yang didampingi ketua penyelenggara daerah, Indra Mukhlis Adnan. Pembatalan dilakukan Sabtu pukul sembilan malam, di sebuah hotel di luar arena kongres, dengan alasan keamanan yang sudah tidak bisa dikendalikan.
Putusan pembatalan kongres karena tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi peserta kongres ini kembali diungkapkan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, yang menggelar konferensi pers di kantor Liga Indonesia, Jakarta, Senin sore.
Dalam kesempatan ini, Nurdin secara rinci menjelaskan keterlibatan oknum TNI yang disebutnya sebagai oknum dari instansi tertentu, yang mengintervensi pengamanan kongres yang dilakukan aparat kepolisian. Bahkan Nurdin mengaku tidak bisa ke arena kongres, karena diintimidasi dan akan ditangkap jika berada di arena kongres.
Keberadaan anggota TNI di arena kongres, dijelaskan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Bachrul Alam, atas permintaan polri, bukan bentuk intervensi dalam pelaksanaan kongres.
Benarkah suasana keamanan di arena kongres tidak kondusif, bahkan bisa mengancam keselamatan peserta kongres. Menurut perwakilan pemilik suara sah di kongres PSSI, yang tergabung dalam Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional, Syahrial Damapoli, pernyataan tersebut terlalu mengada-ada. Bahkan menurut Syahrial, kongres berjalan dengan baik hingga akhir, meski hanya diikuti 78 anggota dari 100 peserta kongres.
Bahkan menurut pengamat Sepakbola Nasional, Tondo Widodo, alasan keamanan dan adanya intervensi anggota TNI dalam kongres PSSI hanya alasan yang dibuat-buat oleh pengurus PSSI, untuk menutupi ketidaksiapan pengurus menyelenggarakan kongres pada 26 Maret sesuai rekomendasi FIFA. Mengingat peraturan organisasi untuk pelaksanaan kongres sudah ditolak FIFA untuk segera direvisi.
Pembatalan kongres oleh pengurus PSSI, mendesak pemerintah dan induk seluruh organisasi olah raga, KONI – KOI, untuk tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid dan Nugraha Besus, dan mengambil alih pengelolaan kegiatan olah raga di bawah PSSI, unuk mencegah terulangnya kegagalan dalam pelaksanaan kongres PSSI.
Atas putusan tersebut, menegpora juga meminta pemerintah pusat dan daerah serta aparat kepolisian untuk tidak memberikan fasilitas dalam pelaksanaan keolahragaan dibawah Nurdin Halid. Pemerintah untuk sementara juga menghentikan penyaluran dana yang bersumber pada APBN, hingga terbentuknya kepengurusan baru periode 2011-2015.
Putusan tegas pemerintah ini disambut baik pengamat sepakbola yang juga mantan manajer timnas Indonesia pada Sea Games 1991 di Filipina, IGK Manila. Menurut Manila, putusan tersebut tepat waktu dan sasaran.
Putusan pemerintah membekukan kepengurusan PSSI, dinilai mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid sebagai tindakan yang tidak proporsional. Karena itu, Nurdin meminta presiden memecat Andi dari posisi menegpora.
Bagaimana masa depan PSSI selanjutnya, tentu saja kita tunggu putusan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA), atas hasil kongres PSSI yang diikuti 78 pemilik suara PSSI, yang telah diserahkan ke FIfA.
Putusan pembatalan kongres karena tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi peserta kongres ini kembali diungkapkan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, yang menggelar konferensi pers di kantor Liga Indonesia, Jakarta, Senin sore.
Dalam kesempatan ini, Nurdin secara rinci menjelaskan keterlibatan oknum TNI yang disebutnya sebagai oknum dari instansi tertentu, yang mengintervensi pengamanan kongres yang dilakukan aparat kepolisian. Bahkan Nurdin mengaku tidak bisa ke arena kongres, karena diintimidasi dan akan ditangkap jika berada di arena kongres.
Keberadaan anggota TNI di arena kongres, dijelaskan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Bachrul Alam, atas permintaan polri, bukan bentuk intervensi dalam pelaksanaan kongres.
Benarkah suasana keamanan di arena kongres tidak kondusif, bahkan bisa mengancam keselamatan peserta kongres. Menurut perwakilan pemilik suara sah di kongres PSSI, yang tergabung dalam Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional, Syahrial Damapoli, pernyataan tersebut terlalu mengada-ada. Bahkan menurut Syahrial, kongres berjalan dengan baik hingga akhir, meski hanya diikuti 78 anggota dari 100 peserta kongres.
Bahkan menurut pengamat Sepakbola Nasional, Tondo Widodo, alasan keamanan dan adanya intervensi anggota TNI dalam kongres PSSI hanya alasan yang dibuat-buat oleh pengurus PSSI, untuk menutupi ketidaksiapan pengurus menyelenggarakan kongres pada 26 Maret sesuai rekomendasi FIFA. Mengingat peraturan organisasi untuk pelaksanaan kongres sudah ditolak FIFA untuk segera direvisi.
Pembatalan kongres oleh pengurus PSSI, mendesak pemerintah dan induk seluruh organisasi olah raga, KONI – KOI, untuk tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid dan Nugraha Besus, dan mengambil alih pengelolaan kegiatan olah raga di bawah PSSI, unuk mencegah terulangnya kegagalan dalam pelaksanaan kongres PSSI.
Atas putusan tersebut, menegpora juga meminta pemerintah pusat dan daerah serta aparat kepolisian untuk tidak memberikan fasilitas dalam pelaksanaan keolahragaan dibawah Nurdin Halid. Pemerintah untuk sementara juga menghentikan penyaluran dana yang bersumber pada APBN, hingga terbentuknya kepengurusan baru periode 2011-2015.
Putusan tegas pemerintah ini disambut baik pengamat sepakbola yang juga mantan manajer timnas Indonesia pada Sea Games 1991 di Filipina, IGK Manila. Menurut Manila, putusan tersebut tepat waktu dan sasaran.
Putusan pemerintah membekukan kepengurusan PSSI, dinilai mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid sebagai tindakan yang tidak proporsional. Karena itu, Nurdin meminta presiden memecat Andi dari posisi menegpora.
Bagaimana masa depan PSSI selanjutnya, tentu saja kita tunggu putusan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA), atas hasil kongres PSSI yang diikuti 78 pemilik suara PSSI, yang telah diserahkan ke FIfA.
Sumber berita : www.indosiar.com
0 komentar:
Posting Komentar
Buat para pengunjung blog SHARE-reparasi phonsel, jika tak letih tangan, silahkan ketikkan komentar atau memberi kritik dan saran tentang artikel di atas..!! saran dan kritik dari sobat bisa menjadi masukan bagi saya agar blog ini lebih baik lagi kedepannya. (Tapi jangan yang bersifat 'SPAM' yah...!!!). Komentar sobat akan muncul setelah melalui proses moderasi.